Agam, Singgalang
Menyikapi suasana politik di Kabupaten Agam, khususnya dalam membicarakan pengganti Wakil Bupati Umar yang kini tersandung kasus pidana dan divonis 18 bulan oleh Pengadilan Tipikor Padang beberapa waktu lalu, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Agam masih bersifat menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait dengan surat keputusan Mendagri yang mengesahkan penggantian pejabat tersebut.
"Hal itu sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," kata Ketua DPC PPP Kabupaten Agam H.M.Syafril Huda kepada Singgalang Jumat lalu.
Pada dasarnya, sejak Oktober 2011 lalu DPC PPP sudah mengantongi beberapa nama kader partai yang dipandang dan layak menggantikan posisi Umar sebagai wakil bupati Agam nantinya. Meski demikian, pihaknya tidak ingin tergesa-gesa mencuatkan ke wilayah publik karena masih menunggu kebijakan yang permanen dari pemerintah pusat bahwa penggantian itu sudah bisa dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Diantara nama-nama yang diusulkan untuk pengganti Umar itu adalah H.M.Syafril Huda (Ketua DPC PPP Agam), Drs. Novia Erwandi/Edi Muncak (Ketua Fraksi PPP Plus DPRD Agam), H.Ediwar (Ketua Dewan Pakar PPP Agam) dan Irwan Fikri (anggota DPRD Padang asal Bayur). Kesemua nama tersebut adalah kader terbaik PPP asal Kabupaten Agam
Menurut Syafri Huda, nama-nama itu sudah dikonsultasikan kepada DPW PPP Sumatra Barat untuk diajukan kepada Bupati Agam Indra Catri dan kemudian diajukan ke DPRD Agam untuk dipilih kembali oleh kalangan anggota DPRD satu orang dari dua orang yang dijukan bupati nantinya.
Sebagai pimpinan partai PPP Agam dan sebagai salah partai pengusung calon Bupati/Wakil Bupati Agam yang terpilih saat ini akan mengkonsultasikan hal itu kepada bupati nantinya, tentunya setelah mendapatkan nama-nama yang disepakati partai pengusung lainnya seperti PPP, Hanura, PPRN dan Partai Golkar guna mendapatkan calon yang tepat sesuai UU yang berlaku menggantikan posisi Wakil Bupati Agam yang hingga kini masih lowong.
Diakuinya, selama ini diamnya pengurus partai pengusung khususnya PPP dalam menyikapi permasalahan calon pengganti Wakil Bupati Agam bukan berarti tidak bekerja, namun masih sebatas menunggu kebijakan yang permanen dari pemerintah lebih tinggi yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Syafril Huda, nama-nama kader PPP yang sudah diseleksi secara internal partai itu sudah melalui penilaian yang maksimal dan penuh pertimbangan yang matang, sehingga akan dapat menjadi sosok yang layak menjadi petinggi daerah mendampingi Bupati Agam Indra Catri nantinya.
Diharapkan setelah keluarnya kebijakan dari pemerintah pusat tentang penggantian posisi wakil bupati Agam itu, secara otomatis hal itu menjadi tanggung jawab partai pengusung bersama bupati Agam untuk mencarikan penggantinya dan diajukan ke DPRD Agam untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD nantinya.210
Tidak ada komentar:
Posting Komentar