Agam,Singgalang
Meski Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam
sudah eksis sejak puluhan tahun lalu hingga kini belum memiliki kantor
atau sekretariat jelas, karena kantornya selalu berpindah-pindah
kemana pengurusnya bekerja.
Sebelumnya berkantor di Kantor Dinas Pariwisata, kemudian pindah
kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, dan entah kemana lagi lembaga
tersebut akan berkantor kalau lembaga terakhir akan dilikuidasi ke
Dinas Pendidikan.
"Kita selalu dalam dilema dalam pengadaan bangunan yang reprsentatif
untuk kantor LKAAM itu, itu disebabkan minimnya anggaran yang ada
didaerah yang bisa digunakan untuk pembangunan gedung adat tempat
bernaungnya para kaum adat itu,"kata Bendahara LKAAM Agam, H.Junaidi
Dt Gampo Alam Nan Hitam kepada Singgalang, Rabu (13/7).
Namun pihak pengurus selalu berupaya mewujudkan impian tersebut dengan
membuat proposal bantuan dana ke pemerintah pusat dan provinsi, yang
hingga kini masih saja belum ada kejelasan bantuan itu.
Kedepan program pembangunan gedung LKAAM itu akan diusulkan
penganggaran dalam APBD Agam, supaya dapat menjadi pertimbangan bagi
anggota dewan untuk merealisasikan pembangunan gedung tersebut
sesegeranya.
Untuk saat ini rancangan gambar gedung sudah dibuat dan didapat jumlah
anggaran yang akan dikeluarkan sampai gedung gedung tersebut tuntas.
"Sedikitnya, biaya pembangunan gedung itu menelan anggaran senilai Rp1
miliar lebih," katanya.
Kalaulah rencana tersebut terujud, maka yang akan berkantor di sana
tidak saja lembaga adat seperti LKAAM dan Bundo Kanduang, juga MUI,
sehingga tergambar dalam satu gedung mencakup tiga unsur yang disebut
tigo tali sapilin yang akan memanfaatkannya.
Terkait dengan hal itu, dua datuk yang kini menjadi anggota DPRD Agam,
yaitu A.Dt Paduko Reno dan AF.Dt Muncak menyambut baik rencana
pengurus LKAAM Agam tersebut untuk mengajukan program pembangunan
gedung adat itu, dan pihaknya akan berupaya bersama anggota dewan
lainnya untuk membahas dan menganggarkannya sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
"Semakin cepat usulan itu disampaikan, maka semakin cepat pula kami
akan menentukan sikap terhadap rencana yang sudah lama ditunggu-tunggu
itu," kata kedua datuk itu.
Meski Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam
sudah eksis sejak puluhan tahun lalu hingga kini belum memiliki kantor
atau sekretariat jelas, karena kantornya selalu berpindah-pindah
kemana pengurusnya bekerja.
Sebelumnya berkantor di Kantor Dinas Pariwisata, kemudian pindah
kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, dan entah kemana lagi lembaga
tersebut akan berkantor kalau lembaga terakhir akan dilikuidasi ke
Dinas Pendidikan.
"Kita selalu dalam dilema dalam pengadaan bangunan yang reprsentatif
untuk kantor LKAAM itu, itu disebabkan minimnya anggaran yang ada
didaerah yang bisa digunakan untuk pembangunan gedung adat tempat
bernaungnya para kaum adat itu,"kata Bendahara LKAAM Agam, H.Junaidi
Dt Gampo Alam Nan Hitam kepada Singgalang, Rabu (13/7).
Namun pihak pengurus selalu berupaya mewujudkan impian tersebut dengan
membuat proposal bantuan dana ke pemerintah pusat dan provinsi, yang
hingga kini masih saja belum ada kejelasan bantuan itu.
Kedepan program pembangunan gedung LKAAM itu akan diusulkan
penganggaran dalam APBD Agam, supaya dapat menjadi pertimbangan bagi
anggota dewan untuk merealisasikan pembangunan gedung tersebut
sesegeranya.
Untuk saat ini rancangan gambar gedung sudah dibuat dan didapat jumlah
anggaran yang akan dikeluarkan sampai gedung gedung tersebut tuntas.
"Sedikitnya, biaya pembangunan gedung itu menelan anggaran senilai Rp1
miliar lebih," katanya.
Kalaulah rencana tersebut terujud, maka yang akan berkantor di sana
tidak saja lembaga adat seperti LKAAM dan Bundo Kanduang, juga MUI,
sehingga tergambar dalam satu gedung mencakup tiga unsur yang disebut
tigo tali sapilin yang akan memanfaatkannya.
Terkait dengan hal itu, dua datuk yang kini menjadi anggota DPRD Agam,
yaitu A.Dt Paduko Reno dan AF.Dt Muncak menyambut baik rencana
pengurus LKAAM Agam tersebut untuk mengajukan program pembangunan
gedung adat itu, dan pihaknya akan berupaya bersama anggota dewan
lainnya untuk membahas dan menganggarkannya sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
"Semakin cepat usulan itu disampaikan, maka semakin cepat pula kami
akan menentukan sikap terhadap rencana yang sudah lama ditunggu-tunggu
itu," kata kedua datuk itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar