anggota dprd kritisi bupati

Agam, Singgalang

Semua fraksi di DPRD Agam minus Fraksi PBB mengharapkan kepada bupati untuk terus berupaya mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap kinerja dan pelaporan keuangan pemerintah.

Hal itu disampaikan seluruh juru bicara fraksi dalam pandangan umum fraksi tentang laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2013 yang digelar di DPRD Agam, Senin (9/6).

“Selama ini yang bisa dicapai baru sebatas wajar dengan pengecualian (WDP), baik pada tahun 2012 dan 2013,” kata Arman J Piliang dari Fraksi Golkar.

Pemerintah berkewajiban melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sehingga penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Repbulik Indonesia (BPK-RI) dari WDP menjadi WTP.

Dalam hal itu, anggota berkewajiban mengkritisi kinerja pemerintah setiap tahunnya, karena sudah menjadi kewajiban dan sesuai dengan sumpah jabatan yang dilakukan selama ini.

“Kalau upaya pengawasan dan mengkritisi kinerja pemerintah tidak dilakukan, maka hal itu menyalahi peran yang sebenarnya dari lembaga legislatif,” katanya.

Diantara permasalahan yang mesti disikapi serius pemerintah adalah, masalah penyertaan modal di PT Agam Karya Pratama (AKP) yang dari tahun ke tahun tetap belum tuntas dan menjadi temuan dari BPK RI.

Masalah lainnya juga pada aset lainnya seperti pabrik ES, tanah warga yang dipakai untuk bangunan sekolah, dana revolving dan masalah lainnya dalam pemerintahan.

Fauzi dari Fraksi Demokrat juga berharap hal yang sama, yaitu adanya sikap yang jelas dari pemerintah dalam menyikapi setiap permasalahan masa lalu yang kini belum tuntas dan terus menjadi kasus yang menghambat diraihnya WTP bagi pemerintah kabupaten.

“Kita menghendaki, kepada bupati dan jajaran terus berupaya keras mewujudkan WTP sebagai bentuk keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah setiap tahunnya,” katanya.

Selain itu, pemkab juga hendaknya tetap berkomitmen dalam menjelaskan pendapatan asli daerah melalui retribusi rumah makan, izin mendirikan bangunan, iklan dan lainnya.

Fraksi lainnya seperti PKS, PAN dan PPP juga berharap hal yang sama seperti yang disampaikan juru bicaranya M.Abrar, Taslim dan Fauzan.

Ketiganya meminta kepada bupati supaya melakukan evaluasi lagi atas kinerja pemerintah selama ini. Sehingga berbagai kekurangan yang terjadi selama dapat disikapi dan diatasi dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan penilaian yang lebih baik setiap tahunnya, khususnya dalam laporan keuangan yang dilakukan selama ini.(